Di dunia ekonomi tentunya kita akan sering mendengar tentang kebijakan tersebut, karena tanpa kebijakan maka jalannya ekonomi suatu negara akan menjadi berantakan atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Adanya kebijakan di dunia ekonomi merupakan fondasi atau dasar dari semua kegiatan yang terkait dengan dunia ekonomi baik dalam lingkup kecil hingga besar. Oleh karena itu kebijakan selalu ada dalam penyebutan ekonomi. Seperti fungsi sepatu untuk kaki kita, kaki kita disamakan dengan kegiatan ekonomi dan sepatu adalah kebijakan yang melindungi perekonomian. Ada banyak kebijakan yang diterapkan dalam ekonomi dunia, salah satunya adalah kebijakan fiskal.
Pengertian
Pertama kali kita akan membahas tentang pemahaman dasar dari kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan berasal dari akar kata bijak yang berarti mahir atau ahli, juga dapat diinterpretasikan secara tajam dalam pemikiran, arah dan kendali dalam bertindak. Untuk afiksasi kean yang menyertai kata bijak diartikan sebagai rangkaian atau pengaturan suatu konsep yang digunakan sebagai acuan atau petunjuk dalam mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang telah direncanakan atau dipersiapkan sebelumnya. Adapun kata fiskal berasal dari bahasa Inggris fisc yang berarti perbendaharaan atau menetapkan keluarnya uang. Dari dua kesimpulan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran serta pendapatan atau pendapatan negara sebagai langkah konkret untuk menciptakan peluang kerja yang luas tanpa masalah inflasi dan krisis uang.
Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi yang bertindak untuk mengarahkan kondisi perekonomian suatu bangsa menjadi lebih baik dan produktif dari sebelumnya, dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintahan. Kebijakan fiskal ini fokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar. Mungkin kita berfikir kalau fokusnya pada jumlah uang yang beredar, maka apa bedanya dengan kebijakan moneter. Memang kebijakan hampir sama dengan kebijakan moneter namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah
Dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan oleh pemerintah dalam rangka atau pada saat untuk mendapatkan dana segar dan bagaimana pemerintah menggunakan dana untuk tujuan belanja atau melakukan pengembangan, tentu saja dengan kebijakan fiskal ini ada referensi agar pemerintah bijak dalam menggunakan dana yang ada. Dan pada dasarnya kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengeluaran dan pemasukan negara.
Anda perlu tahu bahwa kebijakan fiskal ini memiliki dua aspek di dalamnya, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Untuk aspek kualitatif hal-hal yang dibahas termasuk jenis pajak, semua jenis pembayaran dan subsidi. Adapun aspek kuantitatif dari hal-hal yang menjadi pembahasan adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan jumlah uang yang akan ditarik dan dibelanjakan. Kebijakan fiskal ditegakkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran yang tersedia di masyarakat, dengan membuat perubahan insentif bagi perusahaan dan individu. Untuk lebih mudah memahi kebijakan fiskal, salah satu contohnya adalah anggaran negara.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang sangat kompleks untuk mencapai ekonomi atau sistem yang makmur dan sejahtera, dan untuk menentukan arah dan tujuan, pengambilan gambar, prioritas pembangunan nasional atau pembangunan nasional dan tentunya menghasilkan pertumbuhan ekonomi maksimum. Tujuan kebijakan fiskal meliputi:
1. Mencegah dan mengurangi pengangguran
Mengatasi pengangguran adalah salah satu tujuan utama dari implementasi kebijakan fiskal. Kegagalan atau ketidakmampuan untuk mendapatkan peluang kerja penuh tidak hanya menghasilkan tingkat pendapatan nasional atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak memadai tetapi juga dampak buruk dari meningkatnya jumlah pengangguran. Ini tentu akan berdampak buruk bagi negara.
Dengan kebijakan fiskal diharapkan masalah pengangguran ini dapat diatasi, diharapkan dengan implementasi kebijakan ini semua pihak yang terkait, khususnya tenaga kerja diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Misalkan dengan mengoptimalkan kemampuan mereka tidak harus memiliki ijazah resmi atau tidak mereka masih bisa berkreasi karena ada gerakan masyarakat dalam bentuk UKM (usaha kerja masyarakat) yang bisa menjadi peluang kerja bagi para penganggur. Terbukti bahwasannya 94% kontribusi ekonomi Indonesia berasal dari UKM dan 6% industri yang sebagian besar dikuasai oleh orang asing. Oleh karena itu, dengan kebijakan fiskal, masalah pengangguran dapat diatasi.
2. Mempertahankan stabilitas harga
Sasaran berikutnya adalah stabilitas harga, di sini kebijakan fiskal selalu berusaha menjaga harga pasar tidak menurun dan lonjakan tinggi. Kedua hal ini akan berakibat fatal bagi perekonomian negara, karena harga terus menurun maka yang akan terjadi adalah akan ada banyak gulung dan pengangguran karena bisnis yang bukan milik negara praktis swasta dan UKM akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan laba. , sebagian besar dari mereka ada perputaran modal bahkan ada yang terlalu banyak uang atau rugi. Sementara itu, jika harga terus melonjak sehingga akan terjadi inflasi.
Dengan inflasi itu dapat bermanfaat bagi para pengusaha yang mampu menggunakannya dengan baik adalah mencari keuntungan yang maksimal, tetapi apakah kita tidak berpikir bagaimana orang dengan ekonomi kelas menengah bawah maka mereka akan kesulitan dalam situasi harga yang terus menerus naik. Bukan hanya dampak negatif dari inflasi, sektor swasta juga akan merasakan dampak inflasi karena dengan situasi ini para investor lebih suka menggunakan produk yang tahan lama serta tanah dan bangunan. Selain itu, dalam jangka panjang, inflasi ini akan mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah. Dalam menangani dan mengatasi masalah inflasi ini, kebijakan fiskal menerapkan beberapa cara:
- Dengan menyeimbangkan uang yang beredar di masyarakat. Bank Indonesia sebagai Bank sentral di Indonesia diharapkan mampu menerapkan suku bunga Bank umum dengan nilai yang tinggi, dengan tujuan banyak masyarakat yang menabungkan uangnya ke Bank sehingga secara otomatis uang yang beredar di masyarakat akan turun dengan sendirinya.
- Menyeimbangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan penyediaan produk baik barang maupun jasa sesuai dengan uang tersebut.
- Mengurangi pengeluaran dari pemerintah dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan pos-pos vital yang dimiliki pemerintah.
- Menggelorakan sadar dan wajib pajak bagi semua kalangan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayarnya. Agar pemerintah mampu mengadakan sebuah pembangunan dengan uang pajak yang selalu rutin dibayarkan oleh semua anggota wajib pajak.
- Mencari alternatif berupa mencari pinjaman ke luar negeri.
3. Memacu pertumbuhan ekonomi negara
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal mutlak yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan kemajuan di bidang ekonomi ini, kelangsungan hidup negara akan dijamin tanpa gangguan yang signifikan. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mencari terobosan baru atau inovasi yang dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi negara dan mencari solusi untuk penggunaan di masa depan ketika banyak masalah dan tantangan menyerang ekonomi negara.
4. Mendorong investasi
Investasi adalah salah satu transaksi dalam ekonomi dunia yang memiliki prospek besar. Untuk alasan inilah kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong kegiatan investasi ini terus tumbuh dan meningkat sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional dan lain sebagainya. Tetapi juga harus diingat dan diperhatikan ketika investor atau investasi adalah orang asing maka kita harus selektif dan lincah dalam merawatnya dan mengamati semua gerakan mereka, karena takut akan sifat yang selalu ingin menjadi pemilik sepenuhnya. Jika itu terjadi maka kita sebagai bangsa akan mengalami penurunan drastis dan kegagalan dimanapun investor asing berada dalam mode
5. Untuk mencapai keadilan sosial
Arti sebenarnya dari keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak selalu sama. Salah satu contoh ketika seorang ibu memberikan uang saku kepada anaknya tentu berbeda antara anak sekolah dasar dan perguruan tinggi, pasti anak-anak uang saku yang memiliki lebih banyak ceramah daripada anak-anak sekolah dasar ini disesuaikan dengan kebutuhan mereka, ini disebut keadilan. Begitu juga keberadaan kebijakan fiskal ini untuk menciptakan dan menciptakan keadilan sosial. Dalam hal ini kebijakan fiskal berusaha untuk membagi atau mendistribusikan pendapatan. Kebijakan fiskal selalu berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kaya dan miskin yang tidak kaya dan miskin ke miskin sehingga semua pihak memperoleh ekonomi yang cukup. Salah satu cara untuk dapat tingkat penghasilan dapat melalui pembayaran pajak.
Fungsi Kebijakan Fiskal
Selain memiliki beberapa tujuan, kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi, di mana fungsi tersebut mencakup keberadaan dan penguatan kebijakan fiskal dalam dunia ekonomi itu sendiri, fungsi-fungsi tersebut meliputi:
1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber daya alam dan sumber daya manusia
Sumber daya adalah salah satu komponen penting yang harus ada di suatu negara, tanpa kehadiran kedua komponen ini maka kegiatan ekonomi akan hilang. Sumber daya pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk kegiatan produksi tetapi juga dapat dikonsumsi langsung oleh manusia. sedangkan sumber daya manusia sebagai aspek manajer sumber daya alam mentah menjadi produk siap pakai atau matang siap untuk dikonsumsi. Kehadiran kebijakan fiskal adalah menyeimbangkan sumber daya alam yang ada dengan sumber daya manusia yang ada, karena tidak ada gunanya jika hanya satu saja yang menonjol karena akan menciptakan ketidakseimbangan dan masalah baru. Misalnya, ketika sumber daya alam melimpah dan tidak ada keahlian untuk mengelola, sumber daya akan menumpuk dan tidak berguna. Di sisi lain ketika sumber daya manusia atau ahli banyak dan tidak ada sumber daya alam yang memadai maka mereka akan pindah ke negara orang karena menganggap energi yang tidak perlu di negara mereka sendiri. Jadi kebijakan fiskal ini berfungsi sebagai penyeimbang dan optimalisasi sumber daya yang ada baik dari alam maupun manusia.
2. Mengoptimalkan kegiatan investasi
Investasi adalah salah satu kegiatan yang dapat membawa manfaat bagi pemerintah dan negara tentunya. Dengan membuka lahan atau tempat berinvestasi maka peluang bisnis yang mendatangkan keuntungan besar bagi pemasukan devisa negara. Namun kehadiran kebijakan fiskal membuka peluang terluas bagi para pemilik modal untuk menanamkan modal.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Selain fungsi, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen yang mencirikan kahsnya. Instrumen kebijakan fiskal, termasuk yang berikut:
1. Anggaran belanja seimbang
Sesuai dengan namanya yang seimbang, maka di sini adalah menggunakan kombinasi defisit anggaran dan anggaran surplus, yaitu dengan menggabungkan antara konsep pengelauran lebih dari pendapatan dan juga menggunakan konsep pendapatan lebih dari pengeluaran. Jadi pada dasarnya anggaran berimbang ini menjadi salah satu pionir antara keduanya, anggaran ini dapat menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan kondisi. Ketika keadaan atau kondisi ekonomi negara mengalami inflasi maka konsep surplus anggaran, dan ketika situasi menunjukkan keadaan tidak stabil maka anggaran yang digunakan adalah defisit anggaran.
2. Pembiayaan fungsional
Untuk fokus kebijakan ini pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh pada pendapatan atau pendapatan langsung negara. Kebijakan pembiayaan fungsional ini memiliki tujuan akhir menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja baru. Dalam kebijakan ini juga pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkan atau diposisikan di tempat yang berbeda. kebijakan ini dipelopori atau dipicu oleh A.P Liner.
3. Anggaran defisit atau Kebijakan fiskal ekspansif
Defisit anggaran adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan stimulus kepada ekonomi dengan berusaha membuat pengeluaran negara untuk pengeluaran dan pembangunan lebih dari pendapatan yang ada untuk jangka waktu tertentu. Mungkin kita berpikir mengapa cara atau kebijakan ini digunakan ketika dilihat dari satu sisi itu merugikan negara, tetapi pada kenyataannya tidak pada dasarnya kebijakan ini dilakukan hanya pada situasi ekonomi yang resesif karena ini akan menguntungkan negara.
Anggaran defisit dibagi menjadi beberapa bagian, yakni :
- Defisit konvensional
Defisit jenis ini adalah anggaran defisit yang dihitung berdasarkan atas selisih antara realisasi total pembelanjaan dan realisasi total pengeluaran, termasuk di dalamnya juga dana hibah.
- Defisit moneter
Defisit moneter adalah anggaran defisit yang hasilnya diperoleh dari perhitungan berdasarkan antara selisih antara realisasi total belanja negara (tidak termasuk pembayaran pokok ataupun hutang) serta realisasi dari total penerimaan (tidak termasuk di dalamnya penerimaan dari hutang)
- Defisit operasional
Difisit operasional hampir senada dengan defisit moneter, namun perbedaannya terletak dalam nilai yang diukur. Dalam difisit operasional nilai yang dihitung adalah nilai riil atau asli bukan nilai nominal.
- Defisit primer
Defisit primer adalah defisit yang jumlahnya dihitung dari selisih antara realisasi dari belanja total (belum termasuk pembayaran pokok dan hutang) dan total penerimaan.
4. Anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif
Untuk anggaran surplus ini sebenarnya kebalikan dari defisit anggaran, jika pada anggaran defisit pengeluaran pemerintah lebih ditekankan daripada pendapatan, tetapi jika dalam anggaran surplus maka pendapatan negara adalah fokus perhatian yang diharapkan pendapatan negara lebih besar dari pengeluaran negara baik untuk pengembangan atau investasi dan lainnya. Kebijakan ini diberlakukan ketika situasi ekonomi berada dalam kondisi ekspansif dan overheating. Ini hanya dilakukan untuk menurunkan tekanan dan meningkatnya tekanan permintaan. (Baca juga: hukum penawaran dan permintaan)
5. Stabilitas anggaran otomatis
Stabilitas di sini didefinisikan sebagai upaya untuk menjaga kondisi negara dan ekonomi yang baik dengan menyesuaikan anggaran negara, dengan mempertimbangkan penggunaan biaya atau dana, dalam kebijakan ini diupayakan untuk mengurangi pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan tentunya di minimum tetapi menghasilkan banyak hasil.
6. Pengelolaan anggaran
Pengelolaan anggaran ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ekonomi negara yang stabil. Cara atau alternatif yang dilakukan adalah memanfaatkan dan menggunakan hasil pajak atau pinstrip sebagai modal dasar. Dimana pajak dan pinajaman hasil ini menjadi satu kesatuan utuh dalam hal pemasukan dan pengeluaran negara. Konsep manajemen anggaran mirip dengan anggaran berimbang, yang ketika kondisi ekonomi sedang lesu atau tidak berkembang maka anggaran surplus diterapkan sementara ketika inflasi kita akan menerapkan tanpa dana hanya BMT. Pendekatan manajemen anggaran ini diprakarsai oleh Alvin Hansen untuk pertama kalinya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok pembahasan dalam kebijakan fiskal, diantaranya :
Arah kebijakan fiskal dalam APBN
- Kebijakan fiskal diarahkan supaya negara bisa memberikan biaya untuk pengeluaran dan penyelenggaraan program-program atau rencana pemerintah secara efisien, tepat guna dan jauh dari kata korupsi.
- Kebijakan fiskal diarahkan untuk turut serta dalam menjaga kestabilan ekonomi serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
- Kebijakan fiskal hadir untuk diarahkan kepada perumusan dalam menyusun rangkaian kegiatan yang mampu menjadi problem solving atau pemecahan masalah-masalah yang diprioritaskan berdasarkan perutran suatu negara layaknya undang-undang, seperti halnya kemiskinan, pendidikan, pembangunana, sarana prasarana (infrastuktur).
- Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang diarahkan kepada penykongan atau sebagai pendukung dari keberadaan serta pelaksanaa otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal diantara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.
Strategi kebijakan fiskal dalam APBN
- Menurunkan serta meminimalisir defisit anggaran atas keberadaan PBD.
- Memperbaiki dan menyusun pendapatan negara dengan baimdan terstruktur dengan pembayaran pajak serta hal-hal yang tidak berkaitan dengan pajak (non-pajak).
- Mengoptimalkan anggaran belanja yang telah tersedia, tidak boleh sampai hutang kalau bisa dengan dana minimal mendapatkan sesuatu yang luar biasa.
- Merangsang kemudia mendukung kegiatan perekonomian negara agar senantiasa bisa maju dan berkembang.
- Memperbaiki dan merkonstruksi sistem adminitrasi, perpajakan, bea dan cukai dengan tujuan bisa menjadi lebih baik lagi.
- Memperinci atau mendetailakan alokasi kebutuhan prioritas anggaran belanja yang berhak diterima oleh negara.
- Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran belanja ke setiap daerah yang memang membutuhkan serta tidak mengesampingkan hukum atau peraturan yang sudah ada.
- Memaksimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan biaya dan resiko yang rendah.
Sejarah Kebijakan Fiskal di Indonesia
Tak lengkap rasanya bila di suatu pembahasan tentang hal-hal yang meliputi sejarah kita masing-masing individu. Kita akan menengok zaman sebelum kita dilahirkan di tanah air Indoinesia yang tidak mudah menyerah, penuh taktik dan strategi yang digunakan dan masih banyak lainnya. Berikut adalah analisis kebijakan fiskal dari tahun ke tahunnya.
Kebijakan fiskal tahun 1999-2000
- Menciptakan rangsangan fiskal
- Memperkuat dan memperketat basis penerimaan anggaran
- Mendukung dan berkontribusi aktif dalam program rekapitalisasi perbankan
- Mempertahankan dan tetap beracuan pada prinsip pembiayaan defisit.
Kebijakan fiskal tahun 2002
- Memperjuangkan volume dan rasio dana dan anggaran yyang diberikan oleh PBD.
- Rasio atau intensitas hutang pemerintah bisa diminimalisir.
Itulah sedikit paparan serta pembahasan seputar kebijakan fiskal, salah sau kebijakan ekonomi yang fokus pada pembahasan pengeluaran serta pemasukan pemrintah.
